Semarang, UP Radio – Sepanjang 2022, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan zakat sebanyak Rp 82,6 miliar.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji mengungkapkan capaian itu lebih tinggi jika dibandingkan zakat yang terkumpul pada 2021, yakni Rp 57,2 miliar.
“(Capaian) Ini semua atas bantuan dan dorongan Bapak Gubernur Jawa Tengah,” kata Darodji dalam Rapat Koordinasi Daerah Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota pada 2023, di Kabupaten Semarang, Kamis (19/1/2023).
Darodji mengungkapkam 70 persen dana yang terkumpul ditasarufkan kepada Unit Penerima Zakat. Sedangkan 30 persennya sisanya dikelola oleh Baznas Jateng, untuk ditasarufkan ke mustahik konsumtif dan produktif.
“Garis besar alokasi tasaruf pada 2022 dibagi 55 persen untuk tasaruf konsumtif, dan 45 persen sisanya untuk tasaruf produktif,” terangnya.
Adapun Tasaruf konsumtif adalah tasaruf yang sifatnya karitatif, yakni bantuan tidak secara langsung terkait dengan pengentasan kemiskinan, diantaranya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan jambanisasi yang jumlahnya 1.133 unit.
“Kami harap pada 2023 ini, tidak kurang dari 1.000 RTLH bisa kami bantu, dan insyaallah akan bertambah dengan program (rehab) RTLH Baznas RI yang dialokasikan ke Jawa Tengah,” tambah Darodji.
Sedangkan tasaruf produktifnya, lanjut Darodji, Baznas telah melaksanakan pelatihan kerja, pemberian bantuan modal dan pemberian beasiswa. Hingga saat ini, total ada 15 jenis pelatihan kerja dengan sasaran kelompok yang beragam dilakukan.
Ke depan, lanjut Darodji, pihaknya berencana mengubah pola alokasi pentasarufan zakat menjadi 40 persen tasaruf konsumtif dan 60 untuk tasaruf produktif.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi Baznas yang terus membantu pemprov mengoordinasikan zakat ASN-nya. Di sisi lain, kata Ganjar, Baznas Jateng juga aktif berkontribusi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Cara itu dinilai cemerlang dan akan berdampak langsung pada penerima manfaat yaitu masyarakat. Keberhasilan di tingkat provinsi dalam pengelolaan zakat ASN, menurut Ganjar juga mesti diterapkan di kabupaten kota. Ganjar pun mendorong agar payroll system ini diterapkan juga di daerah.
Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas ini, kata Ganjar, kemudian di-overlay dengan program-program penanggulangan kemiskinan dari Pemprov Jateng.
“Nah ide-ide pentasharufan yang lebih produktif tadi, kemudian kami coba dorong untuk kami overlay ke penanggulangan kemiskinan. Nah, di situ lah Baznas memiliki peran yang sangat bagus,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ganjar mendorong kabupaten/ kota yang ada di Semarang Raya, bisa memulai dan menjadi pilot project penerapan payroll system. Di sisi lain, daerah yang sudah berjalan bisa jadi contoh dan sharing ilmu. (hms)
