Semarang, UP Radio – Kota Semarang menjadi pusat perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dalam upaya meningkatkan efisiensi pemerintahan di Indonesia.
Pada Rapat Koordinasi (Rakor) di Gumaya Hotel, Rabu, 29 Oktober 2205, Rini menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi harus berjalan secara menyeluruh, bukan sekadar merombak struktur organisasi.
Dia menegaskan, proses bisnis yang efisien dan berjalan lancar menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Rini menjelaskan bahwa kolaborasi antarunit organisasi sangat penting dalam mempercepat reformasi birokrasi.
“Semakin simpel struktur organisasi, semakin mudah pula menjalankan proses bisnis di dalamnya,” katanya dengan penuh semangat.
Ia berharap langkah ini dapat mempercepat pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PAN-RB juga membahas soal penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan administrasi kepegawaian.
Dia menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan 2,3 juta formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini. Hingga akhir Oktober, proses administrasi sedang diselesaikan dengan target rampungnya pengajuan data dari instansi. Dari data yang ada sebanyak 1,17 juta dari 1,7 juta usulan ASN tersebut sedang dalam proses verifikasi.
Selain itu, Rini menambahkan bahwa penyelesaian Nomor Induk Pegawai (NIP) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mencapai 90 persen.
Rini menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan NIP untuk PNS telah selesai dan terus berjalan untuk memastikan data kepegawaian lengkap dan akurat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik langkah-langkah tersebut. Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.
“Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah sangat vital dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kebijakan harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subeknya juga menekankan pentingnya kolaborasi dan fokus pada upaya menutup kebocoran dengan merombak postur APBN dan APBD.
“Pemimpin bisa menutup kebocoran yang ada di APBN maupun APBD, dengan merobak dan fokus pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Rakor ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga memastikan bahwa pemerintahan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. (ksm)
