Semarang, UP Radio – Badan Pusat Statistik (BPS) Ditahun 2026 akan kembali melaksanakan Sensus Ekonomi.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ir Endang Tri Wahyuningsih MM mengungkapkan BPS Jawa Tengah akan melaksanakan Sensus Ekonomi dibulan Juni dan Juli 2026 yang bertujuan bertujuan untuk memantau perkembangan ekonomi secara riil.
“Tujuan dari Sensus Ekonomi 2026 adalah untuk memetakan potensi ekonomi dan karakteristik usaha di luar sektor pertanian secara menyeluruh, mencakup skala mikro hingga besar,” ujar Endang pada kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi di Hariss Hotel Semarang, Kamis (30/10/2025).
Menurut Endang menjelaskan salah satu sasaran Sensus Ekonomi 2026 adalah sektor jasa dan perdagangan berbasis digital atau bisnis online yang saat semakin berkembang.
“Sensus Ekonomi 2026 akan mendata semua pelaku usaha. Tentu kami minta seluruh pengusaha mikro-makro untuk jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan petugas sensus, karena tentu kami melindungi data pribadi seluruh sasaran sensus. Jawaban yang jujur sangat penting untuk meng-update kondisi saat ini,” jelasnya.
Endang mengungkapkan digitalisasi ekonomi menjadi indikator baru yang akan ditangkap dalam Sensus Ekonomi 2026. Sebab, tren penjualan online belum tercakup dalam Sensus Ekonomi 2016.
Pada Sensus Ekonomi 2016 tercatat 40,1 juta unit usaha di Jawa Tengah. Di Sensus Ekonomi 2026 nanti diprediksi jumlah tersebut telah mengalami perubahan signifikan, terutama di sektor usaha mikro dan kecil yang sangat rentan terhadap dinamika ekonomi.
“Contohnya, karena permintaan pasar dan perkembangan zaman, usaha yang dulunya industri menjadi usaha perdagangan. Pada Sensus Ekonomi 2016 dulu tidak digitalisasi ekonomi, maksudnya, sekarang pedagang besar-kecil, usaha mikro-makro berbasis online. Kalaupun ada yang bertahan secara tradisional atau offline, namun penjualan secara daring lebih besar persentasenya,” terang Endang.
Endang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tahun depan akan dilakukan secara door to door oleh petugas lapangan yang akan direkrut pada awal tahun 2026. Secara nasional, jumlah petugas diperkirakan mencapai lebih dari 180.000 orang, namun jumlah alokasi petugas di Jawa Tengah masih menunggu hasil pre-list usaha yang akan dikumpulkan hingga Bulan Desember 2025.
Seluruh proses pendataan akan berbasis aplikasi digital, dan masyarakat dapat mengakses informasi melalui laman resmi BPS di masing-masing kabupaten/kota.
Pengusaha Diminta Jujur karena Tidak Terkait Pajak Endang mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk menyiapkan data usaha seperti jumlah tenaga kerja dan pengeluaran, serta menjawab pertanyaan petugas dengan jujur.
Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan pajak dan akan disajikan secara agregat untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“BPS hanya mengeluarkan data secara agregat atau rata-rata. Bukan data individu. Untuk itulah, kami berharap masyarakat tidak menolak petugas BPS, karena ini murni untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi statistik secara nasional,” tandasnya. (shs)
