Semarang, UP Radio – Proyek betonisasi Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Majapahit, yang ditargetkan rampung pada akhir 2025, menuai sorotan dari DPRD Kota Semarang.
Pekerjaan infrastruktur berskala besar itu dinilai belum sepenuhnya memperhatikan dampak terhadap fasilitas publik.
Anggota DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani, menyampaikan keprihatinannya setelah menerima laporan dari warga dan pengguna transportasi umum. 
Ia menyebut, sejumlah halte bus justru menjadi korban dari proyek yang seharusnya meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat. Ada beberapa halte bus yang terendam akibat pengecoran beton, di antaranya halte di depan SPBU Penggaron, MAN 1 Semarang, Manunggal Jati, serta halte di sekitar Jalan Zebra, baik sisi selatan maupun utara,” ujar Ali, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Ali, betonisasi jalan memang penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota. Namun, pelaksanaannya harus direncanakan secara matang agar tidak mengorbankan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh warga.
“Betonisasi ini bertujuan baik, tetapi jangan sampai justru menyulitkan masyarakat. Halte adalah titik vital bagi pengguna angkutan umum. Ketika halte tergenang beton, otomatis akses naik turun penumpang menjadi tidak nyaman dan berisiko,” katanya.
Politikus dari Fraksi PKS itu juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah kota dan pihak pelaksana proyek. Ia menilai, perencanaan teknis seharusnya sudah memperhitungkan keberadaan halte bus sebelum proses pengecoran dilakukan.
“Dari kondisi di lapangan, terlihat ada fasilitas publik yang luput dari perhatian. Ini menandakan koordinasi antar pihak masih perlu diperbaiki, agar proyek besar tidak menimbulkan persoalan baru,” tegas Ali.
Ia mendesak Pemerintah Kota Semarang segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki halte-halte yang terdampak. Salah satu solusi yang didorong adalah peninggian atau penyesuaian struktur halte agar selaras dengan elevasi jalan yang baru.
“Kami meminta pemerintah segera memperbaiki dan menyesuaikan ketinggian halte Trans Semarang yang tenggelam. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di proyek infrastruktur lain ke depan,” ujarnya.
Ali menambahkan, perbaikan cepat sangat dibutuhkan, tidak hanya pada fisik halte, tetapi juga pada pengaturan sementara layanan transportasi bagi penumpang yang terdampak.
“Harapan kami, proyek pembangunan ke depan bisa lebih sensitif terhadap kebutuhan warga. Infrastruktur yang baik bukan hanya soal jalan mulus, tetapi juga soal kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakannya,” pungkasnya. (ksm)
