Semarang, UP Radio – Bank Indonesia kembali menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jumat, 28 November 2025. PTBI merupakan high level event tahunan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan ke depan.
Pada kesempatan kali ini para peserta PTBI di daerah juga mengikuti siaran PTBI Nasional yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia dan Presiden Republik Indonesia beserta para Menteri Kabinet Merah Putih.
Kegiatan PTBI 2025 di Jawa Tengah dihadiri oleh Plh. Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, Nita Rachmenia, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Salatiga, Bupati Semarang, Wakil Walikota Solo, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BI Solo, Tegal, dan Purwokerto; para Kepala Organisai Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seluruh pimpinan perbankan, akademisi, pelaku usaha, media, dan pemangku kepentingan lain.
Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa perekonomian global saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik termasuk Indonesia.
“Di tengah kondisi perekonomian global yang masih bergejolak, ekonomi nasional tetap menunjukkan daya tahan yang kuat dengan stabilitas yang terjaga, pertumbuhan yang relatif tinggi, dan inflasi yang berada dalam rentang sasaran,” kata Perry Warjiyo.
Menurut Perry Capaian kinerja positif tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang diperkuat oleh sinergi lintas otoritas.
“Ke depan, arah kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada penguatan stabilitas, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, serta dukungan terhadap transformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” tambahnya.
Sementara dari sisi regional Jawa Tengah, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Nita Rachmenia, menyatakan di tengah ketidakpastian global perekonomian Jawa Tengah tetap tumbuh solid.
Dikatakan pada triwulan III 2025, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen (yoy), meningkat dari 5,28 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,04 persen (yoy).
“Capaian ini mencerminkan fundamental ekonomi Jawa Tengah yang kuat yang didukung oleh sinergi erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga momentum pertumbuhan,” ujar Nita Rachmenia.
Selain itu, lanjut Nita, realisasi investasi Jawa Tengah hingga September 2025 mencapai Rp66,13 triliun, menunjukkan kuatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah yang kompetitif dan produktif. Melalui platform KERIS Jateng, kolaborasi penguatan investasi diproyeksikan terus berlanjut untuk mendorong transformasi sektor industri pengolahan, tekstil, alas kaki, furnitur, makanan & minuman, pariwisata, hingga energi terbarukan.
“Sinergi erat antara TPID, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah juga menjaga inflasi Jawa Tengah tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen. Selain itu, Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem ekonomi digital dan sistem pembayaran, yang kini didukung lebih dari 8,09 juta pengguna QRIS serta hampir 1 miliar transaksi non tunai hingga Oktober 2025,” tambahnya.
Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah juga menambahkan, perekonomian Jawa Tengah 2026 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,7 persen dengan inflasi yang tetap terjaga.
KPwBI Provinsi Jawa Tengah akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah daerah, otoritas terkait, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan mendorong produktivitas ekonomi regional.
Dalam PTBI 2025, Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025 untuk kawasan Jawa-Bali. Kemudian PTBI 2025 di Jawa Tengah dirangkaikan dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada para mitra strategis yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia di daerah. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga keuangan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR), korporasi, komunitas, media, serta pelaku usaha termasuk UMKM yang dinilai berperan aktif dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, memperkuat ekosistem sistem pembayaran, mendorong pengembang an UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta mendukung berbagai program strategis Bank Indonesia di Jawa Tengah. (shs)
