Wonogiri, UP Radio – kinerja PD BPR BKK Wonogiri menunjukkan perkembangan yang menggembirakan Setelah melakukan merger dengan 12 BPR BKK se-Solo Raya.
Direktur Utama PD BPR BKK Wonogiri Sucipto mengungkapkan Peningkatan tersebut tampak dari peningkatan dana simpanan dimana dalam dana produk tabungan Sicipta (Simpanan Cocok Idola Pelajar dan Wiraswasta) mengalami pertumbuhan signifikan dari dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 136 miliar.
“Januari 2006 bank itu hanya mampu mengumpulkan dana tabungan Sicipta sebesar Rp 2,5 miliar dengan 18.620 nasabah, maka pada Desember 2017 naik menjadi Rp 136 miliar dengan 49.957 nasabah,” tutur Sucipto, saat peringatan Dua Belas Tahun Merger PD BPR BKK Wonogiri dan Penarikan Undian Hadiah Tabungan Sicipta di Klaten (17/1).
Menurutnya seiring dengan naiknya dana simpanan tersebut sejak September lalu,BPR BKK Wonogiri meluncurkan produk kredit mikro Mentari (Mengentaskan Jeratan Rentenir) bagi UMKM.
“Kredit Mentari diharapkan mampu menggarap pasar usaha Micro dan kecil dengan suku bunga kredit Mentari sebesar tiga persen per tahun, dengan plafon maksimal Rp 2 juta,” beber Sucipto.
Sejak diluncurkan, lanjut Sucipto, Kredit Mentari bebas biaya administrasi dan provisi, namun hanya dikenakan biaya asuransi ini hingga akhir Desember sudah direalisasikan sebesar Rp 285 juta untuk 177 nasabah.
“Hingga saat ini tingkat non performing loan (NPL) kredit mentari nol. Artinya, nasabah kredit mentari punya rasa tanggung jawab yang besar untukmembayar hutangnya,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengapresiasi produk kredit bunga murah dan bantuan yang diberikan PD BPR BKK Wonogiri.
“Program seperti itu memang dibutuhkan pemerintah sebagai bentuk kerja sama.Apalagi, tingkat kemiskinan di wilayahnya tergolong tinggi, yakni 12,98 persen atau kurang lebih 145 ribu penduduk masih miskin,” ungkapnya.
Menanggapi Program Kredit usaha kecil ini Sekretaris Daerah Provinsi JawaTengah Dr Ir Sri Puryono KS MP yang hadir pada kegiatan itu menambahkan, pemerintah tidak menutup mata dengan keberadaan BPR maupun BKK.
Menurutnya Lembaga Keuangan milik pemerintah daerah tersebut telah mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui bantuan modal yang mendorong terciptanya lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sehingga seluruh masyarakat desa bisa sejahtera. (prov/shs)
