Semarang, UP Radio – Secara Nasional pemerintah telah melaunching sinergi dalam rangka mewujudkan jembatan pangan antara Tentara Nasional Indonesia dengan Perum BULOG, melalui program Gerakan Pangan Murah dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sesuai dengan surat kepala Bappenas Republik Indonesia perum BULOG diberikan penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah untuk dua alokasi bulan juni dan juli yang dilaksanakan sekaligus dalam satu penyaluran di bulan juli.
Kepala Perum BULOG propinsi Jawa Tengah Ahmad Kholisun mengungkapkan alokasi penerima bantuan pangan di provinsi jawa tengah dan Yogjakarta sejumlah 3.338.201 keluarga penerima manfaat yang berhak menerima bantuan pangan.
“Total sebanyak 3.348.201 keluarga dimana masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima beras masing-masing sebanyak 10 kg per bulan,” kata Ahmad Kholisun, disela acara launching TNI dan BULOG bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan melalui GPM dan SPHP dan penyaluran Banpang di kelurahan Simongan Semarang, Kamis (24/7/2025).
SPHP menggunakan beras CBP dan dikemas dalam kemasan 5 kg bertuliskan “SPHP”. Beras ini dapat dibeli bebas oleh masyarakat dengan batas maksimal dua kemasan per orang, dan harga tertinggi Rp12.500 per kg atau Rp62.500 per kemasan.
“SPHP ini berbeda dengan bantuan pangan. Kalau bantuan sifatnya gratis dan penerimanya terdaftar, sedangkan SPHP untuk stabilisasi harga dan bisa dibeli oleh masyarakat umum,” kata Kholisun.
Untuk Provinsi Jawa Tengah, total alokasi beras SPHP sebesar 168.686 ton, namun realisasi hingga pertengahan Juli baru mencapai sekitar 12.000 ton, karena sebelumnya belum ada penyaluran antara April hingga pertengahan Juli.
Penyaluran SPHP dilakukan melalui beberapa jalur distribusi, meliputi Toko pengecer rakyat, Kios pangan binaan pemerintah, Koperasi Merah Putih desa/kelurahan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan TNI dan Satgas Ketahanan Pangan.
Ahmad Kholisun juga memastikan bahwa stok beras CBP masih sangat mencukupi, yakni sebesar 293.349 ton, untuk mendukung program bantuan pangan dan SPHP hingga Maret 2026.
“Kami berharap dengan kelancaran program ini, harga beras tetap terkendali dan turut menekan laju inflasi di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Aster Kodam IV/Diponegoro Kolenel Inf Lukman Hakim menyatakan, Kodam IV/Diponegoro mendukung penuh kerjasama ini dan telah menerjunkan 9000 Babinsa di seluruh wilayahnya untuk mendukung dan mengawal program distribusi beras tersebut.
”Di wilayah Kodam IV, yaitu Jawa Tengah dan DIY, ada sekitar 9.000 Babinsa. Mereka adalah ujung tombak terdepan yang paham betul kondisi sosial di wilayah binaannya,” ungkap Aster Kodam IV Diponegoro Kolonel Inf. Lukman Hakim.
Menurut Lukman, distribusi ini bukan hanya tentang logistik, tapi juga menyangkut kepercayaan dan kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Para Babinsa ini sudah pegang daftar nama warga yang masuk kategori penerima bantuan. Jadi kami tinggal mendampingi Bulog untuk menyalurkan. Apalagi stok beras di Kota Semarang sangat aman, baik kualitas medium maupun yang ada di pasaran,” terangnya. (shs)
