Semarang, UP Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti adanya delapan jabatan Kepala Dinas kosong yang saat ini diisi pelaksana tugas atau (Plt).
Data yang dihimpun, beberapa Kepala Dinas kini rangkap jabatan seperti Kepala BPKAD, Tuning Sunarningsih yang kini juga menjabat sebagai Plt Kepala Bapenda.
Kemudian, Kepala DPU, Suwarto kini juga menjabat sebagai Plt Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ada pula nama Joko Hartono, Kepala BKPP yang kini tangkap jabatan sebagai Plt Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Kepala Dinas Kesehatan, M. Abdul Hakam juga merangkap sebagai Plt RSD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Semarang. Asisten Bidang Pemerintahan, M. Khadik menjabat sebagai Plt Dinas Perhubungan.
Sementara Kepala Dispendukcapil, Yudi Hardianto kini menjabat Plt Kepala Diskominfo dan Kepala Dishanpan, Endang Sarwiningsih menjabat sebagai Plt Kepala Dinsos. Untuk Plt Kepala Dinas Perdagangan masih dipegang oleh Aniceto Magno Da Silva yang merupakan Camat Semarang Tengah.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Abdul Majid menyebut, rangkap jabatan sebenarnya hal yang lumrah terjadi di Organisasi Perangkat Daerah.
“Sebenarnya rangkap jabatan tidak masalah, tapi nggak boleh terlalu lama,” kata Majid.
Apalagi kata dia, saat ini Kota Semarang sedang dikepung bencana. Ia menyayangkan jika dinas seperti Disperkim dan Dinsos saat ini masih diisi Plt.
Majid meminta agar jabatan kosong di dinas strategis ini harus segera diisi. “Kalau masih di isi Plt kan kurang gercep, kami minta Bu Wali segera mengisi jabatan kosong yang strategis,” tuturnya.
Selain delapan kepala OPD kata dia, ada 44 jabatan lurah yang kosong.
Menurutnya kekosongan ini cukup disayangkan, apalagi puncak musim hujan belum dilalui, sehingga potensi banjir yang semakin besar masih mengancam.
“Akhir tahun kan sebentar lagi, kondisi cuaca ini tidak diprediksi. Kalau di Dinas teknis dan lurah ini kosong kan rancu,” bebernya.
Komisi A, kata dia, meminta Pemkot segera mengisi jabatan kosong dan segera diajukan ke wali kota. Terutama untuk posisi lurah yang merupakan ujung tombak dari pelayanan.
Selain itu, juga jelang akhir tahun ini lurah bertanggungjawab untuk menangani LPJ bantuan operasional RT 25 juta.
“Benar rotasi dan pengisian adalah ranahnya Wali Kota, tapi kami minta dipercepat karena merupakan pelayanan. Kami juga pesan, kalau dinas teknis ya diisi oleh orang teknis yang faham lapangan,” pungkas dia. (ksm)
