Saut Simanjuntak
Semarang, UP Radio – Pemerintah kota Semarang Serius menekan terjadinya kasus korupsi dengan upaya meningkatkan pentingnya pemahaman upaya pencegahan korupsi.
Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengaku kecewa dengan masih adanya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan PNS Kota Semarang. Walikota berharap natinya akan semakin banyak informasi yang diketahui terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi khususnya di Kota Semarang.
Bahkan Walikota juga menghadirkan langsung Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata untuk memberikan pencerahan dan masukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kota Semarang.
“Ada dua golongan oknum PNS yang selama ini tercatat dalam kasus korupsi. Golongan yang tidak tahu dan yang kedua adalah golongan yang tidak mau tahu”, ungkap Walikota.
Dengan adanya Tim Saber Pungli yang gencar memberantas tindak pidana korupsi maupun OTT, golongan tidak mau tahu pun semakin berkurang.“Permasalahannya sekarang adalah golongan tidak tahu yang justru berpotensi melakukan praktik korupsi lebih banyak. Dan parahnya, golongan ‘tidak tahu’ inilah yang melahirkan golongan baru yaitu golongan ‘Tidak Mau’ yang justru menghambat proses pembangunan karena tidak mau melakukan pekerjaan”, lanjutnya.
Walikota mengingatkan saat ini telah ada OTT dari tim KPK maupun tim saber pungli yang harapannya semakin menurunkan angka kasus korupsi dan jerat hukum pidana. Angka aduan korupsi seIndonesia, menurut Wakil Ketua KPK, tercatat mencapai tujuh hingga delapan ribu kasus. Dari jumlah tersebut, baru kurang lebih 100 kasus per tahun yang bisa ditangani dengan kekuatan KPK.
Saat ini Kota Semarang naik pesat dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi, di mana pada tahun 2010 dari 50 kota besar yang disurvei, Kota Semarang berada di urutan ke-25 dengan skor 5,0 jauh di bawah kota lainnya. Namun di tahun 2015, dari 11 kota besar yang di survey semarang menduduki peringkat 3dengan skor 60. (kot – shs)
