Daerah

Harus Ada Kebijakan Baru Untuk Menyerap Hasil Gabah Petani

Klaten, UP Radio – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemukan serapan gabah petani yang rendah saat meninjau gudang Bulog Banaran Delanggu Klaten (29/3).

“Saya ke sini untuk melihat proses serapan, karena bulan April ini kita sedang panen raya. Teman-teman di Bulog ini sudah mulai serap, tapi kalau kita bicara produksi kita, hari ini sangat melimpah. Maka penting memastikan gabah petani dibeli dengan harga di atas HPP atau minimal sama dengan HPP,” kata Ganjar.

Dalam tinjauan tersebut Ganjar menemukan permasalahan dalam mekanisme penyerapan Bulog yang kurang mendukung petani.

Seperti disampaikan Pemimpin Wilayah Bulog Jateng, Miftahul Ulum, Bulog Jateng hanya dapat jatah menyerap 204.000 ton gabah dari petani. Ganjar menyebutkan jumlah ini masih terlalu kecil. Terlebih saat ini Jateng memasuki musim panen raya. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan, menunjukkan sejak Januari-Mei ini Jateng sudah surplus 1,6 juta ton.

Ganjar menilai rendahnya penyerapan gabah petani karena fungsi Bulog belum optimal. Bulog hanya menyerap gabah petani untuk kebutuhan darurat. Misalnya, saat masih ada program beras miskin (raskin), serapan Bulog cukup tinggi, tetapi setelah program ini berhenti, serapan kembali rendah.

“Diserap terus, tidak dikeluarkan. Paling keluar rutin dari Bulog hanya untuk bantuan bencana atau operasi pasar (OP). Kalau tidak ada bencana atau harga stabil dan tidak ada operasi pasar, ( gabah hanya disimpan ) ndongkrok, ” tegasnya.

Ganjar memahami kesulitan Bulog akibat sistem ini. Di satu sisi mereka diminta menyerap gabah dari petani, tapi keluarnya tidak banyak, hanya untuk stok saja.

“Kalau sistemnya tidak dirubah, sudah pasti serapan Bulog tidak bisa bagus. Dampaknya, harga petani pasti rendah karena menggunakan mekanisme pasar,” tegasnya.

Untuk itu, Ganjar mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat kebijakan baru terkait hal ini. Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan diharapkan dapat membuat terobosan baru.

“Saya juga kepikiran, kalau pusat tidak melakukan, maka Pemda harus mengambil tindakan. Sepertinya kita harus punya gudang sendiri, mungkin kita yang melakukan fungsi PSO dan mengambil stok agar petani bisa terbantu. Kalau tidak ada saluran keluarnya, stok yang tertahan akan lebih banyak,” pungkasnya. (hum)

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button