Semarang, UP Radio – Masih adanya perbedaan data yang diterbitkan oleh setiap stakeholder dalam pemerintahan telah menimbulkan perbedaan persepsi dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari P Batubara, meminta pemerintah agar memperbaiki data pangan yang ada. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk tentang kebijakan impor beras.
Juliari menyebutkan, data pangan yang ada saat ini masih kacau karena masing-masing stakeholder, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog semuanya punya data sendiri dan berbeda-beda.
“Data produksi pangan kita agak kacau. Dari Kementan punya sendiri, Mendag punya sediri, BPS punya sendiri, harus diputuskan satu data aja,” ujar Juliari saat melakukan kunjungan di Semarang (27/9).
Akibat dari data yang tidak seragam, lanjutnya menjadikan timbul kebingungan, karena di saat yang satu bilang data membutuhkan namun satu tidak.
“Data yang tidak seragam akhirnya kebijakan suka dianggap perlu tapi yang sana (beranggapan) menyalahi,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menegaskan, pemerintah perlu membuat satu keputusan yang hanya mengatur dari mana data bisa diambil. Apakah nanti dari data BPS, Kemendag atau Kementan.
“Presiden putuskan data dari bps misalnya, nah itu datanya,” jelas Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN itu. (shs)
