Demak, UP Radio – Salah satu anak muda Demak akhirnya ikut bicara dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Demak 2020. Peran anak muda diwakili Mantan wartawan Anton Sudibyo yang mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakio bupati di DPC PDIP Demak, Jumat (20/9) malam.
Anton datang ke Kantor DPC PDIP Demak Jalan Sultan Hadiwijaya pukul 20.30. Kedatangannya diiringi puluhan pendukung yang sebagian besar juga anak muda. Mereka datang dengan sepeda motor, begitu juga Anton yang menunggangi motor Yamaha Scorpio yang dimodif scrambler.
Dalam penyerahan berkas, Anton tidak mencantumkan sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati. Ia menyerahkan pada partai mau dipasang dalam posisi apapun.
“Sengaja tidak saya cantumkan, mau Demak 1 atau 2, dipasangkan dengan siapa, monggo terserah DPP, kami hanya niat mengabdi saja,” ujarnya, ditemui usai penyerahan berkas pendaftaran.
Anton mengatakan, dirinya sebenarnya tidak pernah punya keinginan maju sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. “Saya bahkan tidak tahu kalau diambilkan formulir, tapi kemarin malam teman-teman datang ke rumah, setelah diskusi panjang kita putuskan berangkat (mendaftar),” katanya.
Keputusan mendaftar dilatarbelakangi keprihatinan pada minimnya partisipasi anak muda di pemerintahan Kota Wali. Hal ini mengakibatkan perkembangan Demak yang cenderung lambat dibanding kabupaten lain di Jateng.
“Demak butuh anak muda yang enerjik dengan pemikiran terbuka dan berani, butuh orang yang mau bekerja keras dengan ikhlas dengan niat mengabdi, bukan mencari keuntungan pribadi,” katanya.
Disinggung program yang akan diusung, Anton menyatakan masih menggodok dengan tim. Namun dari masukan masyarakat, ada dorongan kuat untuk memperbaiki pelayanan publik di semua level pemerintahan, baik desa, kecamatan, sampai kabupaten.
“Aduan banyak soal mengurus KTP yang sulit, malah ada laporan pungli meskipun harus dicek lagi, tapi apapun pelayanan publik jadi perhatian utama saat ini,” katanya.
Terkait pelayanan publik, Anton juga menyoroti macetnya komunikasi masyarakat dan kepala daerah. Tidak adanya saluran komunikasi menjadikan rakyat kesulitan mengadu. “Masak soal jalan desa, soal ngurus KTP harus lapor gubernur sampai presiden, bupati saja cukup, media sosial harus menjadi saluran utama karena semua rakyat bisa mengakses secara gratis, cepat, dan mudah,” ujarnya.
Selain itu persoalan infrastruktur olahraga juga menjadi perhatian prioritas.” Kita bermimpi stadion Pancasila dan Gedung Koni bisa menjadi pusat kegiatan olahraga masyarakat, tapi sejak saya SD tidak kunjung ada pembenahan berarti. Harus dibangun yang layak kalau mau prestasi olahraga Demak maju dan membanggakan,” tegasnya. (ksm)
