Semarang, UP Radio – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah mengatasi persoalan minimnya ketersediaan blangko KTP-elektronik (KTP-el) dengan mengambil langsung ke pusat secara berkala.
Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Sugeng Riyanto menjelaskan, keterbatasan blangko KTP-el seringkali dikeluhkan masyarakat, khususnya sejak Pemilu 2019 lalu. Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan surat keterangan (Suket) pengganti KTP-el.
Sepanjang 2019, sebanyak 2.272.353 lembar Suket dicetak. Namun hingga Desember 2019, sebanyak 1.636.580 lembar Suket belum tercetak menjadi KTP-el.
Sugeng mengatakan, pengadaan blangko KTP-el menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendati begitu, untuk mengatasi keterbatasan blangko KTP-el di Jateng, pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota berupaya secara berkala mengambil blangko KTP-el ke Ditjen Adminduk Kemendagri di Jakarta.
“Pengambilan blangko ke pusat tidak bisa skala besar. Karenanya kami harus beberapa kali mengambil ke Jakarta,” kata Sugeng dalam konferensi pers di Gedung A lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/1/2020).
Pengambilan yang berulangkali tersebut, menurut Sugeng, karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan peralatan percetakan KTP-el sehingga tidak mampu mencetak KTP-el dalam skala besar. Pada 2019, fasilitasi pengambilan blangko KTP-el oleh pemprov sebanyak 727.500 blangko.
Pada awal Januari 2020 ini, pemprov sudah memfasilitasi sekitar 146.500 blangko, dan yang difasilitasi pemerintah kabupaten/ kota 128.000 blangko. Sehingga total awal 2020 lalu sudah 274.500 blangko untuk Jateng.
“Selasa (21/1/2020) kemarin kami kembali memfasilitasi 64.000 blangko,” ujarnya.
Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen percetakan dan distribusi blangko KTP-el yang sudah tercetak ke daerah. Sehingga, tidak menimbulkan antrean yang meresahkan, dan KTP-el benar-benar diterima masyarakat. Masyarakat pun diminta sabar menunggu hasil percetakan dan mengikuti petunjuk petugas.
“Kami, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota pun akan berupaya aktif mengambil di Jakarta. Kami juga terus melakukan pengawasan dalam pendistribusian dan berkoordinasi mengenai penggunaan blangko KTP-el,” tandasnya. (hms/prov)
