Semarang, UP Radio – Ketersediaan hidran sebagai sumber air darurat saat kebakaran di Kota Semarang rupanya banyak yang tak berfungsi. Dari total 79 titik hidran yang tercatat tersebar di berbagai wilayah, hanya 10 hidran yang benar-benar berfungsi.
Kondisi ini membuat Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang harus bekerja ekstra setiap kali terjadi kebakaran.
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, mengaku prihatin dengan minimnya hidran aktif di kota yang memiliki luas wilayah mencapai 373,70 kilometer persegi tersebut. 
“Dari 79 titik hidran yang tercatat, sekitar 61 masih terlihat fisiknya, tetapi yang benar-benar berfungsi hanya 10 titik. Sementara sisanya, ada yang rusak, tertutup, bahkan tidak terlihat lagi keberadaannya,” ujar Ade Bhakti, Minggu, 4 Januari 2026.
Menurutnya, tim Damkar telah melakukan penelusuran di lapangan dengan radius pencarian hingga 20 meter dari titik koordinat hidran. Namun, sejumlah hidran tetap tidak ditemukan. Beberapa warga hanya melihat bagian atas hidran, sementara lainnya diduga sudah tertutup cor atau infrastruktur jalan.
“Kami menemukan laporan dari warga, ada hidran yang tinggal ujungnya saja, ada yang tutupnya hilang, bahkan ada yang sudah tertimbun sepenuhnya,” jelasnya.
Minimnya hidran aktif dinilai sangat berisiko, terutama saat terjadi kebakaran besar. Ade menyebut, dengan luas wilayah Kota Semarang, jumlah hidran yang ada saat ini sebenarnya sudah sangat kurang, apalagi dengan kondisi sebagian besar tidak berfungsi.
“Dengan wilayah seluas Semarang, 79 titik saja sebenarnya belum ideal, apalagi yang aktif hanya 10. Ini jelas menyulitkan kami di lapangan,” katanya.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya wilayah blank spot hidran, seperti di Kecamatan Gunungpati dan Mijen yang hingga kini belum memiliki satu pun titik hidran.
Akibatnya, Damkar harus mengandalkan suplai air dari truk tangki maupun sumber air alami seperti sungai.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Damkar Kota Semarang mendorong solusi alternatif berupa pembangunan tandon air di aset-aset milik pemerintah.
Ade menilai, kantor kelurahan, taman kota, hingga fasilitas publik lainnya bisa dimanfaatkan sebagai titik tandon air darurat.
“Kami sudah menyampaikan usulan agar di aset-aset pemerintah dibangun tandon air. Ini bisa digunakan Damkar sekaligus untuk kebutuhan fasilitas publik. Konsep ini sudah berhasil diterapkan di Surabaya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan Kota Surabaya yang telah beralih dari sistem hidran ke tandon air dengan lebih dari 400 titik aktif. Selain itu, Damkar Surabaya juga tidak dikenakan biaya saat menggunakan air untuk pemadaman kebakaran.
“Hasil studi banding kami ke Surabaya, penggunaan air untuk pemadaman digratiskan karena itu bagian dari pelayanan masyarakat. Harapan kami, hal serupa bisa diterapkan di Semarang,” kata Ade.
Saat ini, Damkar Kota Semarang masih harus membayar penggunaan air PDAM untuk kegiatan pemadaman kebakaran. Kondisi ini dinilai kurang ideal, mengingat layanan Damkar merupakan bagian dari pelayanan publik.
“Selama ini air untuk pemadaman masih bayar. Kami berharap ke depan, khusus untuk pemadaman kebakaran, bisa digratiskan seperti di Surabaya,” ujarnya.
Sorotan juga mengarah pada temuan hidran yang tertutup cor, salah satunya di Jalan Majapahit, Kecamatan Pedurungan. Ade menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap fungsi hidran sebagai fasilitas vital keselamatan publik.
“Kalau hidran ditutup cor, itu sangat berbahaya. Saat kebakaran, teman-teman kami butuh akses cepat. Hidran itu titiknya sudah ada GPS-nya, tapi kalau fisiknya tidak bisa digunakan, kami tetap kesulitan,” tegasnya.
Dalam menghadapi keterbatasan sarana, Damkar Kota Semarang terus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Saat ini, Damkar memiliki tujuh pos, dan sebagian telah dilengkapi tandon air atas dan bawah. Pada 2026, pembangunan tandon direncanakan dilanjutkan di tiga pos lainnya, termasuk di kantor Damkar.
Selain itu, Damkar juga mendapat dukungan armada tangki air berkapasitas besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kapasitas hingga 10.000 liter, yang diharapkan mampu membantu suplai air saat kebakaran besar.
Di tengah keterbatasan sarana, upaya pencegahan tetap menjadi fokus utama. Ade menyebut, sepanjang 2025 Damkar menggelar 292 kegiatan sosialisasi kebakaran yang melibatkan lebih dari 21.000 peserta. Hasilnya, jumlah kejadian kebakaran terus menurun.
“Pada 2023 ada sekitar 480 kejadian kebakaran, turun menjadi sekitar 360 di 2024, dan di 2025 hanya 282 kejadian. Edukasi masyarakat terbukti efektif,” jelasnya.
Menurut Ade, tiga menit pertama saat api muncul menjadi waktu krusial yang masih bisa ditangani masyarakat jika memiliki pengetahuan dasar. Setelah itu, penanganan membutuhkan alat dan bantuan petugas. “Karena itu, selain sarana, peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat juga sangat penting,” pungkasnya. (ksm)
