Semarang, UP Radio – Anggota DPD RI Dr Muhdi SH MHum memberi apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo mempercepat pengangkatan CASN Formasi tahun 2024 untuk CPNS selambat-lambatnya bulan Juni 2025, dan PPPK selambat-lambatnya Oktober 2025. Setelah Senin (17/3) lalu Mensegneg Prasetyo Hadi, didampingi Menpan RB, Kepala BKN mengumumkan kebijakan tersebut.
“Keputusan pemerintah tersebut sebagai respon cepat atas polemik penyesuaian/penundaan pengangkatan CASN, dari yang semula untuk CPNS oktober 2025 menjadi Juni 2025 dan CPPPK Tahap I dan II dari Maret 2026 menjadi Oktober 2025, sehingga dengab keputusan mengubah dengan percepatan kurang lebih 5 bulan, memberikan kepastian atas pengangkatan CASN formasi 2024,” ujar Muhdi di Sela acara peringatan Nuzulul Qur’an di Universitas PGRI Semarang (18/3/2025).
Apresiasi tersebut disampaikan Muhdi yang juga Ketua PGRI Jateng kepada Menpan RB dan Kepala BKN yang telah bekerja keras sehingga memungkinkan pengajuan pengangkatan CASN, yang menjadi berita gembira bagi CASN formasi 2024 menjelang lebaran. 
Sekalipun ada beberapa CASN PPPK terutama CASN PPPK tahap 1 masih keberatan, namun Muhdi berharap CASN PPPK dapat menerima keputusan Pemerintah yang telah memberikan kebijakan yang cukup moderat dan waktunya masih dalam tahun 2025.
Menurut Muhdi, Mensegneg saat konferensi pers bersama Menpan RB telah mengimbau agar instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan.
“Sesuai amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, penataan non-ASN harus diselesaikan tahun 2024, maka dengan pengangkatan Non ASN menjadi ASN PPPK paling lambat Oktober 2025, berarti pemerintah benar-benar akan menuntaskan amanat UU ASN,” jelas Muhdi.
Sementara Mensegneg Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa Kebijakan penataan non-ASN tahun ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir yang telah diambil pemerintah.
“Selanjutnya pengangkatan ASN hanya dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan,”tegas Prasetyo.
Akhirnya wakil ketua Komite I DPD RI Muhdi juga berharap CASN tidak lagi melakukan demo dan dapat menerima keputusan Pemerintah yang telah memberikan kepastian dan berkeadilan karena pertimbangan berbagai aspek yang harus dipahami.
“Semoga proses pengangkatan berjalan dengan baik, dan tahun 2025 menjadi akhir pegawai Non ASN/honorer,” pungkas Muhdi. (shs)
