Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya bersama pemerintah untuk mempercepat Proses pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Kepala Kantor Regional III OJK Jateng-DIY Aman Santosa mengatakan berbagai program telah disiapkan pemerintah, dan OJK berupaya mengawal program tersebut berjalan dengan baik sehingga, para pelaku ekonomi yang terdampak pandemi bisa kembali bangkit.
“Berbagai macam upaya pemulihan ekonomi dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19, salah satunya tentang restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha ataupun masyarakat luas. OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 dan POJK Nomor 14 Tahun 2020, yang intinya memberikan relaksasi atas ketentuan pemberian kredit untuk dilonggarkan guna memberi nafas kepada pelaku usaha,” kata Aman saat memberikan paparannya saat FGD wartawan ekonomi secara daring (1/12). 
Aman menjelaskan, dengan relaksasi yang diberikan diharapkan bisa membuat pelaku usaha tetap bertahan dan bisa melanjutkan usahanya. Saat ini di Jateng, program restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp61,1 triliun dengan 1,23 juta debitur.
Menurutnya, angka tersebut terbilang cukup besar untuk program relaksasi yang diterima seluruh pelaku usaha di Indonesia.
“OJK ikut mengawal berbagai macam program pemulihan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Mulai dari penempatan uang negara di bank Himbara, sampai program restrukturisasi kredit dan program subsidi bunga. OJK sangat aktif untuk mengawal. Dengan upaya yang sangat keras dari OJK dan didukung pemerintah provinsi serta industri jasa keuangan, maka ekonomi Jawa Tengah ini mulai menggeliat. Yang tadinya kontraksi 5,9 persen, di Triwulan III kontraksinya menurun hanya 3,9 persen,” kata Aman di sela membuka webinar soal pemulihan ekonomi Jawa Tengah, kemarin.
Lebih lanjut Aman menjelaskan, saat ini kredit di Jateng juga mulai tumbuh positif kurang lebih tiga persen bila dibanding nasional yang masih tumbuh minus. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jateng juga tumbuh positif, dan bahkan menjadi yang terbesar di antara provinsi lainnya di Indonesia.
“Kalau untuk subsidi bunga memang belum optimal, terutama untuk teman-teman BPR di wilayah Jawa Tengah-Yogyakarta. Dari 274 BPR itu, ada 10 sampai 20 BPR belum bisa ikut karena masalah sistem,” pungkasnya. (shs)
