Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kesiapsiagaan dan respons kebencanaan sektor jasa keuangan melalui Rapat Koordinasi Kewaspadaan dan Tanggap Bencana bersama seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Tengah yang digelar secara daring, Selasa (16/12).
Kegiatan ini merupakan langkah antisipatif yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana alam di Jawa Tengah. Selain itu, rapat koordinasi juga bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan keberlangsungan operasional IJK di wilayah rawan bencana.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun ekosistem tanggap bencana yang solid dan responsif. 
“Dengan kolaborasi yang kuat, komitmen yang tulus, dan aksi yang terkoordinasi, kita dapat membangun Jawa Tengah yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang,” ujar Hidayat.
Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, Riyanto; Kepala Kelompok Kerja Layanan Data dan Informasi BMKG Provinsi Jawa Tengah, Sulistyowati; serta Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Tengah, Ony Suharsono, yang juga menjabat Direktur Bisnis Kelembagaan, Tresuri, dan Unit Usaha Syariah BPD Jateng.
Dalam paparannya, Riyanto menyampaikan analisis potensi bencana serta prediksi cuaca dan iklim Jawa Tengah untuk periode 2025–2026, disertai rekomendasi langkah-langkah antisipatif. Sementara itu, Sulistyowati menekankan pentingnya mitigasi bencana oleh IJK sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasional sektor jasa keuangan.
Sementara itu, Ony Suharsono menegaskan komitmen kuat industri jasa keuangan dalam mendukung penanganan kebencanaan di Jawa Tengah.
“Industri jasa keuangan siap berperan aktif dalam penanganan kebencanaan melalui sinergi yang solid dengan OJK dan pemerintah daerah. Dukungan IJK tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, agar operasional sektor keuangan tetap berjalan dan masyarakat terdampak dapat segera terbantu,” ujar Ony.
Pada rapat tersebut juga disepakati bahwa penyaluran bantuan oleh IJK kepada wilayah terdampak bencana harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, serta terkoordinasi, guna menghindari duplikasi bantuan.
Melalui penguatan koordinasi, peningkatan pemahaman risiko cuaca dan iklim, serta peran aktif IJK, OJK berharap respons kebencanaan di Jawa Tengah dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan efektif, sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung keberlanjutan perekonomian daerah. (shs)
