OJK Limpahkan Tersangka Manipulasi Saham PT Sriwahana Adityakarta ke Kejaksaan
Jakarta, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara tindak pidana pasar modal terkait dugaan transaksi semu atau menyesatkan atas perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta, Tbk (SWAT). Berkas perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap atau P-21.
Perkara ini terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018, di mana para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek. Pola tersebut diduga dilakukan untuk menciptakan gambaran semu mengenai pergerakan harga saham SWAT di Pasar Reguler.
Berdasarkan hasil penyidikan OJK, transaksi melalui rekening efek nominee tersebut mengakibatkan 60.121 kali pertemuan transaksi atau sekitar 10 persen dari total transaksi. Sementara itu, volume transaksi tercatat mencapai 639.778.200 saham atau 14,7 persen, dengan nilai transaksi sebesar Rp230,89 miliar atau sekitar 13,3 persen.
Pola transaksi yang dilakukan antara lain berupa dominasi transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta buying market impact pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018, yang diduga bertujuan memanipulasi harga saham di pasar.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menegaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal.
“OJK berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran di sektor jasa keuangan, termasuk praktik manipulasi pasar modal, guna menjaga integritas pasar serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat,” ujar M. Ismail Riyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1).
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar.
Penyidik OJK telah melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali pada Selasa (13/1), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.
Ismail menambahkan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan pasar modal yang sehat, berintegritas, dan berkeadilan,” tegasnya. (shs)
