Semarang, UP Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah menyiapkan dan membentuk tim gabungan yang akan bertugas untuk mengendalikan pengambilan air tanah di wilayah ibu kota provinsi Jawa Tengah, terlebih di daerah pesisir.
Tak tanggung-tanggung, dia bahkan menyebut akan menugaskan Satpol PP dan melibatkan kepolisian dalam tim gabungan yang dibentuk tersebut.
Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat di depan para anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), Kamis (2/6).
Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu menerangkan, melalui tim gabungan tersebut nantinya pihak – pihak yang saat ini masih menggunakan air tanah akan didorong untuk beralih menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Moedal.
Hal itu ditegaskannya sebagai respon terhadap berbagai masukan pemerhati lingkungan yang menyebut pemakaian air tanah sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan muka tanah.
“Pemerintah Kota Semarang dalam waktu dekat akan membentuk tim gabungan suplai air bersih dari PDAM, serta provinsi sebagai penegak aturan pemakaian air tanah yang tidak berijin. Kemudian juga ada Satpol PP dan Kepolisian yang akan menyasar di kawasan pesisir,” tutur Hendi.
“Kami ingin suplai air bersih tercukupi dengan baik secara legal. Karena selama ini perusahaan di daerah pesisir tidak memakai PDAM tapi mengambil air tanah secara langsung,” tegas Wali Kota Semarang tersebut.
Di sisi lain, Hendi juga memaparkan upaya penanganan rob di pesisir Kota Semarang lainnya, melalui upaya pembangunan jalan tol yang akan berfungsi sebagai tanggul laut.
“Tol ini diharapkan bisa berfungsi sebagai tanggul laut, sebenarnya sudah 2 tahun lalu namun terkendala dengan undang-undang agraria, tanahnya juga terendam air maka hak atas tanah tersebut hilang,” urai Hendi.
“Namun sepertinya kemarin sudah ada solusi, sehingga bisa segera dikerjakan tinggal mempelajari teknisnya, jadi mudah-mudahan setahun dua tahun selesai. Ini merupakan salah satu upaya untuk penanganan rob di Kota Semarang,” imbuhnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Hendi pun menegaskan terbuka terhadap masukan lain dari DP2K terkait upaya penanggulangan persoalan banjir dan rob.
Hendi sendiri berkeyakinan bahwa DP2K menjadi sebuah muara yang dapat menggabungkan seluruh masukan para ahli, terkhusus dalam menghadapi tantangan perubahan alam melalui cara yang paling efektif dan efisien.
Sehingga dengan adanya masukan yang didapatkan dia berharap upaya penanganan banjir dan rob di Kota Semarang akan dapat semakin masif. (ksm)
