Saut Simanjuntak
Semarang, UP Radio – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.
“Tadi kami mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan untuk kategori (WTP) lima tahun berturut-turut. Sebenarnya kami sudah sembilan tahun berturut-turut tetapi karena grade-nya masih di bawah sepuluh maka terima kasih kami mendapatkan perhatian,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai menerima penghargaan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani setelah membuka acara Rakornas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9/2020). Pada kesempatan itu, Kemenkeu memberi penghargaan bagi pemerintah daerah dalam dua kategori, yakni yang telah meraih WTP lima kali dan sepuluh kali berturut-turut.
Sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan WTP lima kali berturut-turut, diantaranya Kabupaten Semarang, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Boyolali, Grobogan, Karanganyar, Kudus, Pati, Pekalongan, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Wonogiri dan Kota Pekalongan.
Sementara itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Jepara justru sudah lebih baik dengan mendapatkan penghargaan opini WTP atas laporan keuangan selama sepuluh kali berturut-turut. Dengan prestasi itu, Ganjar meminta agar catatan bagus terkait WTP tersebut tidak dinodai persoalan korupsi.
“Tadi catatannya bagus, WTP bersih tapi ketika dicek ada korupsi, jangan sampai. Kita minta tidak hanya Pemprov tetapi juga Pemkab/Pemkot yang hasilnya juga bagus-bagus, Solo umpama lebih dari sepuluh. Yuk kita belajar semua, kita kelola duit negara dengan baik, WTP itu bagus dan hebat tetapi harus bersih,” ungkapnya.
Menurut Ganjar selama pandemi ini yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan dana refocusing. Ia mengingatkan agar semua pihak bijaksana dan harus berhati-hati.
“Jangan sampai dana yang lebih banyak, dana tidak terduga, dan dibelanjakan dengan gampang tetapi akuntabilitas kurang. Ini akan menodai WTP,” katanya.
Untuk itu, sejak awal Pemprov Jateng sudah menerapkan cara untuk menjaga akuntabilitas dana refocusing tersebut dengan menyiapkan anggaran secara rinci. Selanjutnya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan mengecek ulang anggaran belanja yang diajukan tersebut.
“Maka APIP dan Inspektorat di sini berperan. Inspektorat mereview dan menjadi benteng terakhir sebelum uang itu keluar. Agak lama kesannya tetapi ini bisa coba untuk mengamankan dan transparan,” pungkasnya. (hum)
