Semarang, UP Radio – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para guru tidak khawatir dengan nasibnya. Ganjar menegaskan, hanya di era Presiden RI Joko Widodo ratusan ribu guru honorer kini diangkat menjadi PPPK.
Hal tersebut dikatakan Gubernur dalam sambutan di acara HUT PGRI ke 77 dan Peringatan Hari Guru Nasional, di Marina Convention Center, Semarang, Sabtu (3/12/2022) yang dihadiri 9.000 guru se-Indonesia.
Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar yang berada semobil, tiba pukul 09.30 WIB. Keduanya disambut Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim, dan Plt Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu.
Ganjar juga mengajak guru membantu pemerintah menjaga kualitas pendidikan di tengah kesulitan.
Dirinya optimis hal tersebut bisa terwujud. Sebab selama ini pemerintah terus berikhtiar melakukan pemerataan akses pendidikan.
Melalui program Sekolah Garis Depan dan Guru Garis Depan, hingga Merdeka Belajar. “Dengan program itu, ruang belajar mengajar serta pertukaran pikiran antara guru dan murid terjadi lebih intensif. Dan di sinilah peran dan kualitas guru jadi nomor satu,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, bicara kualitas pendidikan tidak bisa mengesampingkan kesejahteraan dari para guru.
“Mereka pemegang kunci berkualitasnya sebuah generasi,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut gubernur juga ‘curhat’ di depan Presiden Jokowi. Bahwa Ia menerima banyak keluhan dari guru soal PPPK. Ganjar juga mengingatkan agar para guru tak khawatir. Sebab hanya di era Presiden Jokowi, kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru mengalami peningkatan.
“Jadi bapak ibu tidak perlu khawatir. Saya yakin target pengangkatan satu juta PPPK akan mampu terpenuhi. Saya yakin tahun depan akan ada peningkatan lagi,” ujarnya.
Ditambahkan tahun 2021 sudah ada 300 ribu pengangkatan guru dan tahun 2022 ini ada 319 ribu pengangkatan.
Adapun di Jawa Tengah, Ganjar telah melantik 5.788 guru PPPK. Selain itu pada 31 Oktober dibuka lagi penerimaan PPPK dengan total 4.361 lowongan untuk guru dari 4.600 lowongan yang disediakan.
Selain itu, ada 5.546 guru honorer di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah menerima gaji sesuai UMK kabupaten/ kota masing-masing plus 7,5 sampai 10 persen.
“Maka sebelum kita melakukan pembangunan sumberdaya manusia, para guru mesti sudah terbangun dengan kokoh terlebih dulu. Agar tempat terhormat yang sudah menempel di pundak guru, tidak terdegradasi karena keterbatasan ekonomi,” pungkasnya. (hms)
