Semarang, UP Radio – Dinas Perdagangan Kota Semarang telah beberapa kali menyampaikan peringatan relokasi kepada 452 Pedagang Kaki Lima (PKL) Barito di Kelurahan Karangtempel agar segera pindah ke pasar relokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).
Namun, ratusan PKL yang terdampak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) itu hingga kini masih bertahan. Padahal normalisasi ditargetkan selesai akhir Desember 2018 ini.
Seorang PKL, Ambon mengatakan, dirinya tetap bertahan di bantaran Sungai BKT karena menunggu teman-teman PKL lainnya. Selain itu, proses pembangunan kios di pasar relokasi hingga kini juga belum rampung.
“Saya sendiri siap pindah sewaktu-waktu karena kios saya juga sudah selesai dan siap ditempati. Saya disuruh pindah, kapan saja pindah. Tapi saya nunggu teman-teman PKL lainnya,” kata Ambon saat ditemui di kiosnya di Jalan Barito, Kamis (27/12/2018).
Meski kiosnya sendiri sudah selesai dibangun dan bisa ditempati, namun secara keseluruhan pembangunan kios lainnya masih ada yang masih proses. Sehingga PKL yang sudah berjualan selama 12 tahun itu pun tidak mau pindah sendirian, sementara PKL lain masih bertahan.
“Kalau Desember ini disuruh pindah, ya segera dibangun akses jalan dan fasilitas lainnya. Lagi pula, kalau saya ke sana sendirian, ya jualan tidak laku. Apalagi masih pembangunan. Takut juga tidak ada yang jaga, siapa keamanannya,” ucap pedagang sepeda itu.
Perwakilan Paguyuban PKL Karya Mandiri, Sugiyanto menuturkan, para PKL akan pindah dengan sendirinya jika infrastruktur jalan, drainase, listrik dan air sudah ada. Saat ini, kondisi pasar relokasi tidak dapat dilalui kendaraan karena masih berupa tanah urukan. Oleh karenanya, ia meminta Pemkot Semarang memprioritaskan pembangunan akses jalan.
“Kalau jalan sudah jadi maka secepatnya kita pindahkan. Akses masuk itu penting. Lihat sendiri jalannya sering banjir. Apalagi listrik, untuk ngebor dan lainnya butuh listrik,” katanya.
Ia berharap, Dinas Perdagangan maupun Satpol PP Kota Semarang tidak mengejar-ngejar PKL untuk segera pindah, untuk mengikuti percepatan normalisasi Sungai BKT. Selama ini, katanya, PKL telah berkorban dengan membangun kios secara swadaya dengan dana pribadi.
“Kami minta Pemkot juga memahami, kami sudah bangun sendiri kios secara swadaya. Jika ingin kami segera pindah, ya segera perbaiki infrastrukturnya,” jelasnya.
Ketua Paguyuban PKL Karya Mandiri Karangtempel, Rahmat Yulianto menyampaikan, 452 PKL anggota paguyuban sebenarnya berkomitmen mau direlokasi dari Jalan Barito yang sudah puluhan tahun menjadi tempat berjualan. Hanya saja, para PKL meminta Pemkot Semarang juga berkomitmen melengkapi sarana dan prasarana infrastruktur yang dijanjikan.
“Kami sepakat membuat lapak secara mandiri, tapi harus diimbangi pembangunan infrastruktur dari pemkot berupa jalan, drainase, air dan listrik. Sehingga Desember ini bisa geser. Tapi sampai sekarang belum bisa ditempati karena jalan belum dibangun,” katanya.
Ia mengungkapkan, Pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang sebenarnya sudah mulai melakukan pembangunan jalan akses masuk pasar relokasi. Akan tetapi hanya 40 persen saja. Hingga kini, pembangunan jalan tersebut terhenti tidak dilanjutkan lagi.
Sementara untuk fasilitas drainase, air dan listrik, katanya, hingga kini belum ada upaya apapun untuk melengkapinya. Padahal, berbagai fasilitas tersebut yang bisa menentukan para PKL bisa berjualan di tempat relokasi.
“Fasilitas itu yang akan kami pakai untuk menyempurkan pembangunan kios. Di samping itu, jika infrastruktur itu tidak ada, bagaimana kami bisa berjualan?” keluhnya.
Ia menyebutkan, sekitar 10.000 orang menggantungkan hidup dari pasar tersebut. Jumlah tersebut dihitung dari total PKL yang mempunyai tanggungan istri dan anak. Ia berharap, Pemkot Semarang segera membangun berbagai infrastruktur sebagaimana yang dijanjikan ketika proses boyongan, akhir Nopember lalu.
“Proses pembangunan kios sudah hampir selesai. Kami sudah sepakat tidak akan pindah sebelum infrastruktur itu dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto menyatakan, pihaknya merencanakan proses relokasi secara simultan para PKL Barito Karangtempel. Yaitu bagi PKL yang kiosnya sudah selesai dibangun agar bisa segera pindah. Sehingga parapet Sungai BKT bisa segera dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
“Kami menyadari kenapa PKL belum pindah meski sudah akhir Desember. Sebenarnya mereka siap pindah manakala jalan sudah jadi. Tapi kan kalau pengaspalan atau beton, harus dianggarkan dan lelang. Kalau saat ini, minimal pengerasan. Persoalannya kan BBWS ditarget Desember selesai,” katanya.
Terkait permintaan para PKL, Fajar mengatakan sudah berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan akan segera dilakukan pengecekan terkait pembangunan akses jalan masuk lokasi pasar relokasi.
“Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) juga, mereka mau akan listrik kalau kios sudah ditempati. Tapi karena ini urgent, kami minta agar dipasang dulu,” jelasnya.
Fajar menerangkan, penanganan relokasi PKL Barito tidak bisa dilakukan hanya satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja tetapi beberapa OPD terkait. Termasuk juga dalam hal penyediaan air yang nantinya akan difasilitasi oleh PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
“Kami hanya menjembatani kepentingan PKL dan kepentingan BBWS. Sehingga jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan mengganggu proses normalisasi,” terangnya. (ksm)
