Semarang, UP Radio – Di 100 hari kerja Walikota Semarang dan Wakilnya, Agustina-Iswar Aminuddin, beberapa program di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang telah berhasil dijalankan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadisperkim) Kota Semarang, Yudi Wibowo menyebut telah melaksanakan program terkait perumahan, permukiman hingga infrastruktur.
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyediakan berbagai bantuan rumah baru dan perbaikan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. 
Bantuan ini mencakup program seperti RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) dan pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sama sekali.
“Ada program pembangunan Rumah Baru, tahun 2025 ini baru 10 rumah. Tapi kami sudah ajukan di Anggaran Perubahan, kemungkinan oleh bu Wali akan tambah 10 rumah baru lagi,” kata Yudi, Kamis, 29 Mei 2025.
Untuk mendapatkan program Rumah Baru, lanjut Yudi, syaratnya harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), belum memiliki rumah, dan merupakan MBR.
“Untuk program rumah baru. Warga yang masuk dalam DTKS tetapi tidak punya rumah maka bisa mengajukan rumah. Kami akan cek dan upayakan bantu. Cuman nilainya terbatas hanya Rp 40 juta. Misal mereka punya uang dan ingin menambahi, bisa,” papar dia.
Pembangunan 10 rumah baru tersebut akan menyasar pada beberapa titik wilayah, seperti di wilayah kecamatan Gunungpati, Mijen dan Genuk.
“Kebanyakan yang tanah di Gunungpati, Mijen dan Genuk. Kalau di kota-kota kan mahal. Ini sangat terbatas,” ujarnya.
Program pembangunan Rumah Baru ini, nantinya akan menyasar ke penghuni-penghuni Rumah Susun (Rusun) namun memiliki lahan dan ingin membangun rumah.
“Kedepannya kami akan mengalokasikan pada penghuni rusun. Agar mereka penghuni rusun bisa keluar dan menempati rumah barunya. Selanjutnya akan ada yang masuk ke rusun. Karena memang selalu penuh terus,” jelas dia.
Tak hanya itu, ada pula program RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni). Program ini bertujuan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, dengan bantuan material dan tenaga kerja.
“RTLH tahun ini kami intervensi sekitar 560an rumah. Di 100 hari kepemimpinan Agustina-Iswar, sudah ada 70 unit hunian RTLH yang sudah kami bantu,” imbuhnya.
Pihaknya memastikan akan segera menyelesaikan program RTLH secara serentak dengan sistem swakelola. Masyarakat bisa melaksanakan pembangunan rehab langsung menggandeng kelompok masyarakat (Pokmas).
“Misal setiap kelurahan ada 10 atau lima yang dapat (penerima bantuan RTLH), maka mereka bisa membentuk tim, bisa belanja sendiri, mbangun sendiri, tapi harus ambil bahan di toko sekitar RTLH. Kami akan bayar ke toko tempat mereka ambil bahan bangunan. Kemudian kami transfer ke toko langsung dan tukang langsung. Pemilik rumah hanya mengelola saja,” sebut Yudi menceritakan mekanismenya.
Untuk pembangunan infrastruktur, ada beberapa intervensi yang dinasnya lakukan, seperti pembangunan saluran (drainase), pavingisasi, pengaspalan, hingga pembangunan talud.
“Kami juga memfokuskan pada lingkungan, dengan intervensi berupa pembangunan saluran, pavingisasi dan pembangunan talud. Kami kan dapat masukan dari dua sisi, yakni dari swakelola dan Pokir,” terang dia.
