Surakarta, UP Radio – Provinsi Jawa Tengah Mendapatkan Penghargaan sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Penghargaan yang sama juga diterima oleh 35 kabupaten/kota se-Jateng, serta 20 provinsi lainnya.
Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo pada acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-69 di The Sunan Hotel Solo, Minggu (10/12).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena daerah yang bersangkutan dianggap peduli terhadap Hak Asasi Manusia.
“Penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan. Selain hak sipil dan hak politik, hak-hak sosial serta ekonomi yang akan memengaruhi hak politik warga negara juga mesti terjamin,” tegas Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta para pejabat, politisi, birokrat, dan para pengusaha agar bisa melihat keadaan dan kondisi rakyat, terutama masyarakat kalangan bawah. Seperti yang kerap dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung dan turun langsung ke daerah, untuk mendengarkan keluhan, masukan, serta mengetahui secara detail permasalahan masyarakat.
“Saya terus berusaha mengamati kebijakan dari hulu sampai hilir, mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor, lalu melihat di lapangan dan melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Presiden Jokowi menyatakan, kebijakan yang baik bukan dari seberapa banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Melainkan seberapa banyak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah.
Dalam menjamin hak sosial, kultural, serta hak ekonomi masyarakat, pemerintah dituntut terus melakukan kerja nyata, kerja konkret, serta kegiatan-kegiatan nyata. Semua itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Disampaikan, beragam upaya telah dilakukan pemerintah seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta berbagai kebijakan bagi masyarakat miskin. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, lokal, dan lainnya.
“Saya tahu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, juga keyakinan beragama, ekspresi seni budaya dan kultural masyarakat terpenuhi dengam baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi Komnas HAM dan para aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. (Prov/shs)
