Semarang, UP Radio – Walikota Semarang, Hevearita G. Rahayu bersama jajarannya meninjau ke Sungai Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang untuk mengetahui penyebab utama terjadinya banjir yang ada di kawasan Dinar Indah. Pasalnya, Selasa (31/1) sore kawasan Dinar Indah kembali digenangi air yang merembes dari tanggul sementara yang dibuat beberapa waktu lalu akibat jebol.
Rembesan ini dikarenakan tingginya curah hujan di wilayah Ungaran yang debit airnya melalui Sungai Mluweh yang merupakan induk dari Sungai Babon dan turun hingga ke daerah aliran sungai (DAS) Babon sampai ke daerah Pucang Gading.
“Kemarin saat hujan di Ungaran itu di Sungai Mluweh debutnya sudha setinggi 150 cm lalu turun hingga ke daerah Pucang Gading sampai 100 cm tapi sudah peres karena di Dinar Indah masih tanggul sementara maka ada yang jebol sedikit dan rembes,” ungkap Ita, sapaan akrabnya, saat meninjau lokasi, Rabu (1/2).
Ita menyampaikan memang harus ada penanganan dari hulu hingga hilir. Jika di hilir yakni di Kota Semarang sudah dilakukan berbagai antisipsi seperti penambahan pompa di Tenggang dan Sringin, pembuatan Sheetpile, tanggul laut hingga normalisasi, maka kawasan hulu yakni di Kabupaten Semarang juga harus dilakukan langkah pencegahan agar tidak menyebabkan banjir ketika air turun ke bawah.
Salah satu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan di sekitar sungai Mluweh dan darrah aliran sungai Babon. Reboisasi yang dilakukan adalah penanaman berbagai jenis pohon yang bisa menahan erosi dan gerusan air.
“Project besar memang menunggu dari BBWS tapi penanganan awal yakni penghijauan karena di dekat perbatasan ada tanah bengkok dan perhutani untuk ditanami tanaman yang bisa menahan gerusan air dna menahan erosi,” bebernya.
Selain penghijauan, langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengerukan sedimentasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Kota Semarang. Ketika sedimen sungai sudah dikeruk maka jika debit air tinggi, maka paling tidak bisa membagi air. Misalnya saat cuaca cerah seperti saat ini, Ita meminta untuk bisa dikirimkan long arm agar pengerukan bisa segera dilakukan.
“Kedepan bisa dibuat model trapesium agar sungai bisa menampung air jika curah hujan tinggi. Karena kalau curah hujan di atas tinggi kami ini yang di Semarang gak hanya menerima air tapi juga lumpur, maka pengerukan di atas ini juga diperlukan, tuturnya.
Upaya lainnya adalah melakukan penguatan tanggul-tanggul yang ada. Penguatan tanggul ini bisa dilakukan dalam waktu dekat karena menjadi solusi jangka pendek. Sementara untuk solusi jangka panjang, Ita berharap pemerintah pusat melalui BBWS Pemali Juana bisa membuat sebuah embung di daerah atas Semarang.
Harapannya dengan adanya embung ini nantinya bisa menjadi tempat transit bagi air dan bisa memecah konsentrasi air agar semuanya tidak turun ke Semarang bawah.
“PR besarnya BBWS untuk jangka panjang ini menurut kami adalah membuat embung jadi nanti airnya bisa transit dulu agar beban dibawah tidka besar,” tandasnya.
Langkah-langkah tersebut tidak bisa hanya dilakukan dari Pemerintah Kota Semarang saja melainkan juga harus ada kerjasama dengan Kabupaten Semarang dan Pemerintah Pusat dalam hal ini BBWS.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Soekendro mengatakan dari sisi sedimentasi Sungai Mluweh memang sudah seharusnya untuk dilakukan pengerukan. Namun untuk daerah resapan air di Kabupaten Semarang diakuinya masih cukup baik.
Pihaknya mengklaim, banjir di Kota Semarang memang dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir di wilayah Ungaran. Pihaknya juga setuju untuk beekolaborasi dengan Pemerintah Kota Semarang untuk penanganan banjir agar tidak berlarut-larut.
“Memang intensitas hujan di Ungaran cukup tinggi sehingga yang masuk ke Kota Semarang cukup banyak. Tapi masih banyak darrah resapan di tempat kami,” ucap Soekendro.
Disinggung tentang adakah pembangunan perumahan di kawasan Ungaran yang berada diwilayah hijau, Soekendro mengaku sejauh ini perumahan yang dibangun selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku.
“Kalau perumahan yang ada di Ungaran sesuai dengan RTRW, maka perumahan kami sudah di kaji RTRW nya,” tandasnya. (ksm)
