Semarang, UP Radio – Pasca ditutupnya Lokalisasi Argorejo atau yang biasa disebut Sunan Kuning. Kini giliran lokalisasi Gambilangu atau GBL yang bakal ditutup oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada 19 November 2019 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Muthohar usai melakukan sosialisasi penutupan lokalisasi Gambilangu, di gedung pertemuan RW VI, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Senin (11/11/2019).
Muthohar mengatakan di GBL wilayah Kota Semarang ada 126 wanita pekerja seks (WPS) yang berada di GBL wilayah Kota Semarang. Ia menambahkan jika saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal lantaran sebagian wilayah lokalisasi GBL masuk Kabupaten Kendal. “Kami koordinasikan dengan Kabupaten Kendal. Yang jelas, Kota Semarang siap tutup lokalisasi,” kata Muthohar. 
Menurutnya, jadwal penutupan lokalisasi Gambilangu (GBL) sudah sesuai dengan arahan dari Direktur Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial.
Seremonial penutupan, tidak jauh berbeda dengan penutupan lokalisasi Sunan Kuning yang telah dilakukan beberapa pekan lalu. Seremonial penutupan rencananya akan dilakukan di Terminal Mangkang agar dapat menampung seluruh WPS serta tamu undangan.
Adapun hal yang membedakan yakni penyaluran dana bantuan sosial atau dana tali asih.
Saat penutupan lokalisasi Sunan Kuning, para WPS mendapatkan dana tali asih dari APBD Pemkot Semarang. Sehingga, Dinsos yang mempersiapkan mulai dari pembuatan rekening, pemberkasan, hingga pembagian buku tabungan.
Sementara itu, WPS GBL akan mendapatkan tali asih langsung dari Kementrian Sosial (Kemensos) sebesar Rp. 6 juta.
Dalam pembangian dana bantuan sosial ini, Kemensos bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan At Tauhid. Sehingga, segala bentuk penyaluran dana akan dilakukan Yayasan At Tauhid.
“Terkait uang bantuan sosial langsung dengan At Tauhid yang nanti memberikan bantuan tersebut kepada mbak-mbaknya. Dinsos hanya fasilitasi kegiatan penutupan,” jelas Muthohar.
Sementara itu, Ketua Yayasan Rehabilitasi At Tauhid, Singgih Yongki Nugroho mengatakan, masing-masing WPS akan mendapatkan dana bantuan sosial melalui rekening masing-masing sebesar Rp 6 juta.
Adapun rinciannya yaitu dana transport sebesar Rp 250 ribu dan dana jaminan hidup sebesar Rp 750 ribu. Sedangkan sisanya Rp 5 juta merupakan dana usaha ekonomi produktif. “Pembuatan rekening sudah. Pada 19 November nanti akan ada penyerahan buku rekening dan atm,” ucapnya.
Ditegaskan Yongki, dana ekonomi produktif ini 70 persen harus dibelanjakan untuk alat usaha dan 30 persen untuk bahan usaha. Hal ini agar dana yang diberikan Kemensos benar-benar digunakan oleh para WPS sebagaimana mestinya.
“Misalkan mau buka usaha bakso, alat usahanya ada gerobak, panci, wajan, kompor, meja, kursi. Bahannya seperti tepung, daging, dan lain-lain. Kami akan mendampingi WPS saat membelanjakan uangnya dan harus ada kuitansi yang jelas. Kami akan dampingi semaksimal mungkin supaya mereka bisa mandiri dan sejahtera,” papar Yongki.
Terkait pemulangan WPS, lanjutnya, mereka sudah diberi uang transport untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Sehingga, diharapkan WPS bisa mempergunakannya sebaik mungkin. (ksm)
