Semarang, UP Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Dinas Tenaga Kerja mengoptimalkan gedung-gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan dan pembekalan masyarakat sebelum memasuki dunia kerja.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo saat melakukan tinjauan ke kantor UPTD Disnaker BLK Mijen yang berlokasi di Jalan RM Hadi Soebeno, Mijen, Kota Semarang, Senin (6/1) siang.
“Diawal tahun 2020 ini, kami mengawali sidak di Disnaker Kota Semarang, hal ini selaras dengan program Presiden Jokowi, pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk transformasi ekonomi. Caranya dengan pelatihan dan mempersiapkan masyarakat untuk memasuki dunia kerja,” kata Anang. 
Anang menjelaskan, Pemkot Semarang menjadi salah satu kota yang beruntung karena mempunyai dua gedung BLK, yakni di Gayamsari dan Mijen. Hanya saja, optimalisasi gedung BLK tersebut dianggap masih kurang lantaran hanya di gunakan sebanyak 19 kali pelatihan pada tahun 2020 mendatang.
“Sayangnya, Disnaker hanya memprogramkan 19 kali pelatihan saja selama 2020, sehingga kami minta untuk ditambah volumenya. Disamping itu, program atau kegiatan dan kualitas pelatihan juga harus ditingkatkan seperti era sekarang dengan digitalisasi,” kata Anang.
Di Disnaker, Balai Latihan Kerja melatih 7 program yang dianggap lawas seperti pelatihan jahit garment, tata busana, operator komputer, tata kecantikan, tata boga, membatik dan pembuatan roti. Padahal, lanjut Anang, peluang kerja di era digital sangat luas.
“Kalau modelnya masih lama seperti itu maka akan kehilangan banyak peluang dunia kerja. Era sekarang kan 4.0, sehingga harus disiapkan agar mampu berkompetisi, jangan sampai kalah dengan tenaga kerja dari luar Semarang atau tenaga kerja asing,” imbuhnya.
Anang menyontohkan, pelatihan modiste atau jahit, maka harus dibarengi dengan pelatihan aplikasi atau online shop. “Bisa juga ditambah pelatihan star up dan fintech. Tentunya, di sini juga di ajarkan untuk penggunaan sistem aplikasi dan internet jaringan yang canggih,” katanya.
Anang berharap, pada tahun 2020 dinas tenaga kerja bisa membuat perencanaan yang baru, sehingga tahun 2021 sudah mulai mengimplementasikan pelatihan berbasis teknologi dan jaringan Internet.
Senada dengan Anang, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Rohaini dewan mendorong optimalisasi gedung UPTD BLK Mijen. “Kami mengapresiasi dibangunnya gedung UPTD BLK Mijen yang bisa menjangkau masyarakat hingga plosok kota. Tentunya, optimalisasi gedung ini harus didukung dengan kualitas dan program yang mumpuni,” kata Rohaini.
Menurutnya, Komisi D yang membidangi ketenagakerjaan akan mendukung program peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan. “Kami siap membantu Disnaker, jika anggaran pelatihan dirasa kurang, bisa ditingkatkan. Karena selama 2020, anggaran pelatihan BLK hanya Rp. 500juta, padahal angka pengangguran yang tercatat di Disnaker mencapai 3.823 orang,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno mengatakan, sejak 2016 gedung UPTD BLK Mijen berdiri, pihaknya telah membekali masyarakat sekitar dengan berbagai pelatihan.
Menurutnya, dua gedung Balai Pelatihan Kerja yang dibangun di Gayamsari dan Mijen berfungsi untuk menjangkau dan mendekatkan masyarakat sekitar untuk mendapat pelatihan dan persiapan kerja.
“Semarang kan wilayahnya terbagi beberapa wilayah, sehingga
Pemerintah memberikan fasilitas mendekatkan masyarakat. Yang di Mijen, Tugu, Mangkang, Ngaliyan, Gunungpati bisa tercover pelatihan di BLK Mijen begitu pula yang di Gayamsari,” jelasnya.
Menurutnya, Disnaker Kota Semarang selalu berupaya mempersiapkan SDM yang siap berkompetisi di dunia kerja dengan mengadakan pelatihan, job fair, mencari link dengan perusahaan-perusahaan, bekerjasama dengan akademisi serta perguruan tinggi. (ksm)
