Ganjar: Kalau Mau Buat Kerajaan Lapor Saya
Semarang, UP Radio – Setelah geger munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo, kabar berdirinya keraton muncul lagi di Jawa Tengah, tepatnya di Blora.
Keraton tersebut bernama Keraton Djipang, yang terletak di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Informasi yang dihimpun, Keraton Djipang dipimpin oleh seorang raja bernama PRA Barik Barliyan Surowiyoto dan sudah berdiri sejak 2014 lalu.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi mengatakan, kabar keberadaan Keraton Djipang sudah didengarnya. Dari hasil penyelidikan, keraton itu orientasinya untuk pariwisata.
“Itu beda dengan yang di Purworejo (Keraton Agung Sejagat). Kalau di Purworejo itu kan ngeri, kalau ndak dukung disumpahin tidak selamat, dikutuk dan sebagainya. Kalau yang di Blora ini tidak ada ancaman seperti itu,” kata Ganjar, Kamis (16/1/2020).
Selain itu, keberadaan Keraton Djipang yang sudah berdiri sejak 2014 juga tidak meresahkan masyarakat. Selama ini tidak ada keributan yang terjadi di sana.
“Selama ini relatif tidak ada geger genjik (keributan – Red) di sana. Maka nanti biar dicek oleh Kesbangpolinmas kami,” ucapnya.
Ganjar mengatakan, untuk penanganan Keraton Djipang di Blora akan berbeda dengan Purworejo. Sebab di Purworejo, banyak sekali kejanggalan yang muncul dan bahkan diduga mengandung unsur penipuan dan merugikan ekonomi masyarakat.
“Beda penanganannya, biar nanti didalami Kesbang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta masyarakat untuk tidak sembarangan mendirikan kerajaan atau keraton. Ia mewajibkan seluruh masyarakat yang ingin mendirikan kerajaan untuk melapor.
“Barang siapa mau mendirikan kerajaan atau ada kerajaan masa lalu, lapor ke kami. Tolong kami diajak bicara agar kami mengerti dan tidak menimbulkan kegaduhan,” terangnya.
Disinggung terkait Keraton Agung Sejagat, Ganjar awalnya mengira itu adalah penemuan situs. Namun ternyata, ada orang yang mendeklarasikan diri sebagai raja dan ratu.
“Akhirnya kami turunkan tim dari Kesbangpol, dari Pemkab Purworejo juga turun, dandim, kapolres semuanya turun tangan. Karena meresahkan, akhirnya praktik itu dihentikan. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi, maka tolong kalau mau mendirikan keraton, lapor ke kami,” tandas Ganjar. (prov/hms)
