Semarang, UP Radio – Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengimbau kepada Pemerintah Kota Semarang untuk memperhatikan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan (Internal Control Compliance Comments) yang kerap kali menjadi catatan dalam audit BPK.
Hal ini disampaikan Supriyadi menanggapi adanya temuan 8 sistem pengendalian intern dan 6 kepatuhan terhadap perundangan yang sempat menyulitkan Pemkot Semarang meskipun akhirnya bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
“Kami berharap tidak ada temuan kembali dari BPK, meskipun tidak ada kerugian negara, tetapi itu sebagai catatan bahwa kepatuhan terhadap perundangan ini penting, agar pemkot bisa melaksanakan APBD berdasarkan perundangan yang berlaku,” ujar Supriyadi.
Menurutnya, DPRD Kota Semarang sebagai Badan Legislasi telah mengesahkan menyetujui Raperda Pemkot Semarang tahun 2019.
Pemkot Semarang telah mengantongi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, meskipun ditemukan 8 pelanggaran sistem pengendalian intern dan 6 temuan terkait kepatuhan terhadap perundangan.
Dari temuan tersebut, lanjut Supriyadi, memang sudah diperbaiki oleh OPD dan DPRD Kota Semarang dalam rapat paripurna telah menyetujui apa yang disampaikan panitia khusus.
“Kami mengimbau agar temuan tersebut menjadi perhatian khusus terutama pada pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundangan, ini setiap tahun pasti ada,” katanya.
Supriyadi bersama anggota Dewan lain telah menyetujui Raperda walaupun diikuti catatan khusus.
Sementara itu, Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku bersyukur pemkot Semarang berhasil meraih Opini WTP.
“Evaluasi tetap dilakukan, supaya bisa berbenah kedepannya. Yang pasti, kami telah menunjukkan bahwa penggunaan anggaran APBD selama 2018 telah sesuai peruntukan dan berhasil meraih Opini WTP dari BPK RI,” katanya. (ksm)
