Semarang, UP Radio – BPD Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah terus mengembangkan keorganisasian dengan menjaring keanggotaan baru bagi setiap pelaku usaha di daerah.
Ketua Umum BPD HIPMI Jateng, Billy Dahlan mengatakan dibawah kepemimpinannya, dirinya terus mendorong pertumbuhan pengusaha baru di Jateng.
“Saat ini ada 70 persen anggota yang masuk dan betul betul anggota baru dan masih awam dengan organisasi ini, sehingga pengurus secara intens melakukan sosialisasi dan pembinaan,” ungkap Billy di sela acara Rakerda 3 dan Diklatda 2 BPD HIPMI Jateng di Hotel Dafam Semarang, Senin (17/6).
Sebagai pengusaha baru, memang diakui masih awam dengan HIPMI. Sehingga upaya sosialisasi terus dilakukan melalui diklat dan pelatihan, bahkan secara intens juga memberikan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengusaha.
“Kaderisasi pengusaha memang harua dilakukan dan selama kepemimpinan saya akan fokus untuk mengembangkanya bukan hanya memajukan organisasi tetapi juga meningkatkan dunia usaha,” tambahnya.
Keseriusan dunia usaha ini juga mendapat dukungan positif dari pemerintah propinsi jawa tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jateng.
“Saya ditantang Ibu Menteri Sri Mulyani agar Jawa Tengah pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 7 persen, sekarang baru 5,2 persen. Untuk itu kami harap bantuan HIPMI untuk merealisasikan target tersebut,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar sesama anggota BPD HIPMI Jateng harus saling bertukar pengalaman dengan memperkuat bisnis sesama anggota untuk melakukan perbaikan kualitas produk, cara pengolahan hingga managemen usahanya.
“HIPMI punya pengalaman dan semangat luar biasa, sangat menggebu-gebu membangun usahanya, ini menjadi potensi yang bagus untuk mencapai perkembangkan yang diinginkan,” tambahnya.
Sinergi antara Pemerintah dan pengusaha memang harus dijalin dengan baik. Pengusaha bisa mulai dengan memberikan masukan apa yang perlu dilakukan pemerintah.
“Kita harus intens bertemu untuk bisa membuat kebijakan publik bersama, mana yang harus dilindungi, diberikan intensif, mana yang mendapatkan kemudahan,” pungkasnya. (shs)
