Semarang, UP Radio – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkomitmen akan terus mengawal program pengangkatan guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi SH MHum mengungkapkan PGRI Jawa Tengah telah melakukan komunikasi secara intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah.
“Kita telah mengirim surat kepada pemerintah propinsi jawa tengah dan juga dengan kabupaten/kota untuk menanyakan berapa banyak mengetahui berapa banyak usulan pengangkatan PPPK di daerah masing masing,” kata Muhdi saat menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar PGRI Provinsi Jawa Tengah, di Balairung UPGRIS, Minggu (7/5/2023).
Dr. Muhdi menegaskan Korespondensi dengan Pemda tersebut merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan guru PPPK di Jawa tengah maupun di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
“PGRI masih menunggu finalisasi kebutuhan formasi guru PPPK pada masing-masing kabupaten atau kota maupun provinsi,” ujarnya.
Muhdi menyatakan sejumlah daerah sudah maksimal dalam mengajukan formasi guru PPPK dan terus mendorong agar anggaran disediakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi agar dapat memenuhi kebutuhan guru PPPK.
“Hal ini dilakukan PGRI untuk mengawal janji pemerintah mengangkat sejuta guru PPPK. Bila pemerintah daerah tidak mengajukan sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan mengusulkan,” katanya.
Pada kesempatan yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya, Dr. Muhdi berharap PGRI dapat mempererat silaturahim dan persaudaraan sesama guru di Provinsi Jawa Tengah.
Ia juga menyampaikan, kelahiran organisasi profesi guru ini berangkat dari persaudaraan dan silaturahmi yang kemudian menjadi istilah solidaritas di kalangan organisasi.
Pihaknya berharap persaudaraan dan silaturahim yang menjadi jargon PGRI sebagai cita-cita guru terdahulu dalam upaya memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi juga mendorong PGRI di daerah agar aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Kami pun mengharap PGRI di semua tingkatan agar berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong agar kebutuhan guru di wilayah tersebut terpenuhi,” ungkapnya. (shs)
