Semarang, UP Radio – Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FORKOM IJK) Jawa Tengah menggelar acara Halal Bihalal 1442 H yang dilaksanakan secara daring (18/5).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Aman Santosa, menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan memberikan tambahan motivasi dan mempererat sinergi industri jasa keuangan dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi di Jawa Tengah.
“Selama bulan Ramadan tahun ini, FORKOM IJK Jawa Tengah telah melakukan aksi nyata dalam membantu UMKM dengan menginisiasi Gerakan Belanja Produk UMKM,” ujar Aman.
Selama Ramadan, total transaksi pembelian bingkisan lebaran dari UMKM tercatat sebanyak 3.752 paket senilai lebih dari Rp1.8 miliar.
FORKOM IJK Jawa Tengah juga melakukan aksi sosial program wakaf Rumah Tahfizd yang sampai dengan saat ini telah terkumpul dana sebesar Rp127 juta. “Dana wakaf tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah tahfidz Rijalul Quran di Mijen, Kota Semarang,” tambah Aman..
Di forum yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga menyampaikan terima kasih kepada FORKOM IJK Jawa Tengah yang telah bersinergi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah, memborong produk-produk UMKM.
“Dari semua yang ada, pandemi Covid-19 tetap menjadi tantangan utama untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Namun kita harus optimis untuk menghadapi tantangan bersama yaitu dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen di akhir tahun 2021,” kata Gubernur.
Mewujudkan hal tersebut, lanjut Ganjar, diperlukan adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan OJK dan pelaku Industri Jasa Keuangan di Jawa Tengah.
Sementara Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menegaskan bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi maka porsi kredit UMKM perlu ditingkatkan porsinya karena saat ini masih berkisar di angka 18% dari total kredit secara nasional. Bunga KUR yang saat ini masih sebesar 6% perlu diturunkan.
Dito berharap agar OJK dan Pemerintah Daerah dapat mengawal kebijakan pemulihan ekonomi Pemerintah Pusat. (shs)
