Saut Simanjuntak
Semarang, UP Radio – Setelah tertunda bertahun-tahun, Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah bakal dirombak besar-besaran menjadi etalase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Revitalisasi ditargetkan mulai tahun ini sehingga pada 2022 mendatang PRPP bisa difungsikan.
Direktur Utama PT PRPP Titah Listiorini mengatakan, total lahan yang bakal direvitalisasi dikawasan PRPP tersebut seluas 15,4 hektar.
“Rencananya, revitalisasi akan meliputi pembangunan hotel tujuh lantai yang memiliki 300 kamar, exhibition hall berukuran 10 ribu meter persegi dan convention hall seluas 5 ribu meter persegi,” ungkap Titah.
Diceritakannya, Selain hotel, di lolasi ini juga akan dibangun ruang pamer industri, pusat oleh-oleh, restoran, bangunan penunjang bandara dan pengembangan obyek wisata.
Titah optimis revitalisasi ini akan menarik para investor dan buyer dari berbagai negara sehingga berdampak positif pada peningkatan perekonomian Jawa Tengah.
“Apalagi PRPP dekat dengan kawasan-kawasan unggulan untuk perekonomian. Target akhir tahun ini jalan pembangunan dan tahun 2022 sudah bisa digunakan. Total investasi yang sesuai konsep kami sebesar Rp 700 miliar. Setidaknya ini ada acuan konsep inti dari kami,” tambah Titah.
Sementar itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan konsep inti revitalisasi PRPP tersebut akan mengusung spirit ramah lingkungan, futuristik dan modern sebagai satu pusat pameran yang menunjang MICE yakni Meeting, Insentif, Conference and Exhibition.
“Dan itu harus berorientasi lingkungan yang bagus. Juga futuristik, karena kami ingin PRPP ini berusia panjang dan dipenuhi teknologi modern. Saya inginnya ini jadi yang pertama di Indonesia,” kata Ganjar.
Ganjar pun mengundang para investor untuk mewujudkan konsep ini. Terlebih, lokasi PRPP yang strategis di antara Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, kawasan industri, perkotaan dan dekat laut, membuatnya sebagai titik yang prestisius untuk investasi.
Tak ingin berlama-lama, Ganjar berharap revitalisasi PRPP bisa dimulai tahun ini. Terlebih, legalitas kepemilikan lahan telah dikantongi setelah pengajuan kembali (PK) yang diajukan Pemprov Jawa Tengah dikabulkan Mahkamah Agung (MA).
“Kalau itu swasta dan mereka tertarik itu akan lebih cepat. Harapan kami, mereka tahun ini membuat feasibility study dan tahun ini pula akan bisa ground breaking,” Pungkas Ganjar. (hms/shs)
