Semarang, UP Radio – Kondisi sekolah inklusi tingkat SMP di Kota Semarang perlu lebih diperhatikan. Pasalnya dari penilaian yang dilakukan Komisi D DPRD Kota Semarang, masih banyak sekolah inklusi jenjang SMP yang sarpras dan SDM belum memadahi.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan kondisi tersebut juga terjadi di 10 SMP negeri yang menjadi role model sekolah inklusi.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya bangsa atau masyarakat yang normal saja. Mereka yang berkebutuhan khusus juga harus diberikan haknya,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. 
Dikatakan Anang, di Kota Semarang baru ada 24 sekolah inklusi jenjang SMP. Dari jumlah tersebut 10 diantaranya yaitu SMP Negeri yang saat ini menjadi role model. Sisanya sekolah swasta. Mereka semua ditunjuk menjadi skeolah inklusi melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang.
“Kami ingin terutama yang negeri ini betul-betul jadi model, mulai tambahan sarprasnya, kemudian SDM atau guru yang dibutuhkan dengan latar belakang seperti apa, pernah kita cek ke kepala sekolahnya, kendalanya ya itu,” ujarnya.
Ia mencontohkan, untuk penanganan anak downsyndrome sejauh ini model pembelajarannya masih disamaratakan dengan anak berkebutuhan khusus yang lain. Padahal, lanjutnya, treatment yang harus diberikan berbeda.
“Misalnya diajak ke ruangan yang ada musiknya. Jadi memang butuh sarpras tambahan,” ujarnya. Selain itu, ia Komisi D juga mewanti-wanti Disdik untuk mengecek kondisi infrastruktur bangunan di 24 sekolah inklusi.
Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti di SD N Palebon. “Yang inklusi ini kita tekankan betul untuk berbeda dengan sekolah normal,” tuturnya. Kemudian, Disdik Kota Semarang juga diminta untuk membuat kajian kemungkinan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) bisa diubah menjadi PLPK (Pusat Layanan Pendidikan Khusus).
“Jadi PLPK tugasnya kalau ada masyarakat yang anaknya bermasalah atau berkebutuhan khusus maka akan diberikan layanan dan diberikan treatment dan kemudian disalurkan apakah di sekolah regular, inklusi, atau SLB,” ujarnya.
Apabila treatment yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus saat di PLPK tepat, maka akan mudah menempatkan anak tersebut ke layanan pendidikan yang tepat. Ia mengakui jika secara keseluruhan kondisi sekolah inklusi di Kota Semarang belum sesuai harapan.
“Terkait dengan SDM untuk guru yang dibutuhkan nanti bisa diambilkan tenaga honorer dan sesuai dengan klasifikasi,” katanya. (ksm)
