Semarang, UP Radio – Sosialisasi penutupan Lokalisasi Sunan Kuning sekaligus verifikasi dan validasi data wanita pekerja seks (WPS) di Balai RW 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang diwarnai dengan aksi protes dan emosi dari para WPS.
Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah WPS sempat emosi lantaran berulang kali Dinsos melakukan pendataan namun realisasi pemberian tali asih belum kunjung dilaksanakan.
Beberapa dari mereka telah mengumpulkan data namun belum dibuatkan rekening dan ATM yang rencananya akan digunakan untuk mengirim dana tali asih. 
“Kemarin teman-teman sudah ngisi data, sudah mengumpulkan foto, KTP, dan melengkapi semua, katanya mau dibuatkan ATM, mana ATMnya?,” seru seorang WPS, saat mengutarakan unek-unek dalam sosialisasi. Putri juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang benar-benar menepati janjinya memberikan tali asih.
Informasi yang beredar di kalangan para WPS data tali asih sebesar Rp 10,5 juta yang bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos) dan Pemkot Semarang. Namun, dalam sosialisasi kali ini, Dinsos menyampaikan dana tali asih yang diberikan sebesar Rp 5 juta yang berasal dari Dana APBD Pemkot Semarang. Sedangkan Kementerian Sosial kabarnya tak bisa mengucurkan dananya, sehingga nominal yang diterima WPS tak sesuai janji.
Sementara, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Tri Waluyo mengatakan, sebenarnya Dinsos sudah melakukan pendataan WPS sejak 2017 silam, bersamaan dengan pelatihan yang diadakan, sehingga, pihaknya sudah memiliki kelengkapan data, dari KTP, foto, hingga alamat lengkap para WPS.
Kemudian, verifikasi dan validasi data dilakukan mulai Juli hingga Agustus ini. Namun, hingga kini pendataan belum kunjung usai lantaran setiap melakukan verifikasi dan validasi, tidak semua WPS hadir.
Hal itu membuat adanya ketidaksingkronan data yang dimiliki pengelola dan Dinsos.
“Kami selalu berkirim surat kepada pengelola saat melakukan berbagai kegiatan, termasuk pendataan dan validasi. Kami minta seluruh WPS hadir saat pendataan. Nyatanya, tidak semua hadir,” ungkap Tri.
Dia menegaskan, pendataan kali ini merupakan pendataan yang terakhir. Artinya, jumlah tersebut yang akan diusulkan kepada Wali Kota Semarang terkait pemberian tali asih.
“Tadi sudah komit, disaksikan tim verifikasi bansos, ada Polrestabes, Kodim, Inspektorat, kemudian DPKAD dan Satpol PP. Harusnya ini yang terakhir,” katanya.
Dia pun menampik isu yang beredar besaran tali asih sebesar Rp 10,5 juta. Selama ini, pihaknya belum pernah membeberkan jumlah nominalnya.
Anggaran dana tali asih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Sementara saat ini, hasil APBD-P baru diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi. “Saya belum bisa matur besaran dana tali asih karena ini masih proses. Kami tunggu dulu hasilnya,” ucapnya. (ksm)
